JOURNAL INFORMATION : Journal Title : Jurnal Hukum Uniski Language : Bahasa Indonesia ISSN : ISSN 2615-0182 (print) ISSN XXXX-XXXX (online) DOI Prefix : Subject Areas : Hukum National Accreditation : On Process Publisher : Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung Publication Frequency : 2 issues per year Citation Analysis : Google Scholar | Jurnal Hukum UNISKI is published by oleh Universitas Ogan Komering Ilir Kayuagung.
Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung
PENETAPAN HARGA OLEH TRANSPORTASI ONLINE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT
Di era globalisasi pada saat ini, kemajuan akan perkembangan teknologi dan informasi terjadi dengan sangat cepat. Perkembangan di sektor transportasi mengalami perubahan yang begitu signifikan dengan kehadiran jasa transportasi online yang berbentuk sebuah aplikasi. Aplikasi jasa transportasi online sangat mudah digunakan yang berdampak bagi jasa transportasi yang lain. Maka dari itu, tujuan dari pembahasan ini dilakukan agar mengetahui bagaimana persaingan usaha yang terletak didalamnya termasuk antara pelaku usaha jasa transportasi online maupun dengan usaha transportasi biasa (konvensional). Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penetapan harga oleh transportasi online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Regulasi harga dalam Undang-Undang Nomormor 5 Tahun 1999 diterapkan pada layanan transportasi online 2. Kajian tentang penetapan harga pada transportasi online dalam kaitannya dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999
Transportas Online, Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
TINJAUAN YURIDIS TENTANG JUAL RUGI OLEH PELAKU USAHA RESELLER KARTU PAKET INTERNET DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
Jual Rugi adalah tindakan suatu perusahaan menetapkan harga di bawah biaya produksi dengan maksud menyingkirkan pesaing. Penelitian hukum ini adalah dampak kegiatan jual rugi (Predatory Pricing) yang dilakukan oleh pelaku usaha reseller kartu paket internet mengenai penetapan harga yang diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999 Mengenai Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak jual rugi yang dilakukan pelaku usaha reseller kartu paket internet dan penetapan harga yang diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999 Mengenai Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian hukum ini diambil dari pendekatan hukum normatif-empiris. Pendekatan ini akan menggabungkan data yang berasal dari penelitian perpustakaan dan data yang didapatkan di lapangan. Data normatif akan bersumber dari literatur hukum, buku hukum, jurnal hukum dan materi lainnya. Sedangkan data empiris akan diperoleh dari wawancara dengan Pelaku Usaha Kartu Paket Internet. Penelitian hukum ini akan menjawab dampak jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha kartu paket internet dan hubungan pasal 5 dan 8 mengenai penetapan harga berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1999. Akhir dari penelitian hukum ini adalah juga untuk mencari tahu dampak yang terjadi akibat dari kegiatan jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha
Jual Rugi (Predatory Pricing), Pelaku Usaha, Tinjauan Yuridis
PENERAPAN PASAL 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PADA PUTUSAN NO.194/Pid.B/2022/PN. Kag. TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam putusan No.194/Pid.B/2022/PN.Kag dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan No.194/Pid.B/2022/PN.Kag. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara penelitian studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji putusan No.194/Pid.B/2022/PN.Kag., membaca literature dan sumber hukum lainnya berkenaan dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa; a) penerapan unsur tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan No.194/Pid.B/2022/PN.Kag. telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yaitu dakwaan kesatu primair alternatif pertama Pasal 340 KUHP. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan No.194/Pid.B/2022/PN.Kag. menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan penulis. Karena berdasarkan Keterangan saksi dan terdakwa, yang dalam kasus ini diteliti penulis, Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam kondisi sadar(means rea) dan mengetahui akibat dari yang ditimbulkan oleh perbuatannya(actus reus). Hakim juga mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Sebagai berikut; Keadaan yang memberatkan yakni Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa membeli dan menyimpan senjata api tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, Belum terdapatnya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban. Sedangkan Keadaan yang meringankan yakni Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulanginya lagi, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 13 tahun penjara atas tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP MAKANAN KEDALUWARSA
Ketika suatu produk dinyatakan kedaluwarsa, itu berarti masa kelayakannya telah berlalu dan tidak berlaku lagi, sesuai dengan kemasan produk. Produk yang tidak pantas ini sama sekali tidak layak dijual dalam kondisinya saat ini, dan pembeli harus berhati-hati saat memilih produk. Tidak mungkin memisahkan kewenangan pembuatan peraturan pemerintah dari makanan yang disiapkan dengan bahan kedaluwarsa. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen, memiliki yurisdiksi atas masalah ini. Pemilik toko diwajibkan untuk menyatakan apakah produk yang mereka jual layak untuk dikonsumsi, dan salah satu kandungan penting dalam industri ritel Indonesia sebagai pelaku usaha adalah makanan kedaluwarsa. Penelitian ini mencoba untuk memeriksa
Makanan Kedaluwarsa, Tanggung Jawab Hukum, Pelaku Usaha
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA GARAM INDUSTRI (Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)
Salah satu jenis persaingan usaha yang tidak sehat adalah tindakan kartel. Perjanjian kartel dilarang dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Rumusan kartel dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut, tidak mengkategorikan kartel sebagai per se illegal, sebab kartel masih dimungkinkan sepanjang tidak menimbulkan praktik monopolisasi dan/atau persaingan usaha tidak sehat, yang merugikan masyarakat dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap praktik kartel perdagangan garam industri dan mengetahui kendala dalam melakukan pengawasan praktik kartel dalam perdagangang garam industri serta efektivitas Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha dalam meminimalisir prakter kartel. Penelitian ini merupakan deskriptis analitis yang mengarah pada metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan keadaan secara umum dari permasalahan, yakni mengenai tindakan kartel pada perdagangan garam industri. Data dalam penelitian ini bersumber data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, Pelaksanaan kewenangan KPPU dalam mengawasi praktek kartel berdasarkan laporan dari pelaku usaha (masyarakat) dan inisiatif KPPU. Pengawasan oleh KPPU terhadap dugaan adanya tindakan kartel berdasarkan inisiatif sendiri didasari pada analisa ekonomi, yang mengindikasikan telah terjadinya kartel atau persaingan usaha tidak sehat dalam suatu perdagangan barang atau jasa. Kendala KPPU, melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan kartel diantaranya adalah menyangkut persoalan kewenangan KPPU, yakni terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh KPPU. Sulitnya pembuktian telah terjadinya kartel serta struktur internal KPPU, yaitu belum adanya eksekutor dalam KPPU yang berfungsi menjalankan atau melaksanakan putusan KPPU. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam pengimplementasiannya belum berlaku secara efektif. Khususnya, mengenai kewenangan KPPU yang masih terbatas dan sanksi denda yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian
Garam industri, KPPU, Persaingan usaha tidak sehat
PENYELESAIAN SENGEKETA SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN DENGAN PEMBAYARAN HASIL PANEN PADA MASYARAKAT DESA PEMATANG KIJANG
Sewa menyewa lahan pertanian merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Pematang Kijang dengan pembayaran hasil panen sewa lahan pertanian tersebut dilakukan tanpa adanya bukti tertulis yaitu dengan menggunakan perjanjian secara lisan dengan ketentuan pembayaran hasil panen padi. Penelitian ini bertujuan untuk membahas Bagaimana bentuk perjanjian sewamenyewa lahan pertanian dengan pembayaran hasil panen pada masyarakat desa Pematang Kijang. Bagaimana penyelesaian sengketa sewa-menyewa lahan pertanian dengan pembayaran hasil panen pada masyarakat desa Pematang Kijang.Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu penelitian langsung ke lapangan. Yang memberikan kesimpulan bahwa terhadap sewa menyewa lahan pertanian di desa pematang kijang ini dilakukan dengan cara menyewa lahan pertanian dengan pembayaran biaya sewanya setelah panen
Pembayaran Dengan Hasil Panen, Perjanjian Secara lisan, Sewa Menyewa
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN.Plg)
Pokok permasalahan penelitan ini adalah bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial (studi kasus putusan nomor 186/Pid.B/2022/PN.Plg) dan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi kepustakaan , dengan mengambil dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Data juga dilengkapi dari data Surat Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/ PN.PLG yang berkaitan dengan permasalahan. Berdasarkan hasil penelian dapat diambil simpulan sebagai berikut, yaitu sanksi pidana terhadap tindak pidana pelaku pelecehan seksual di media sosial (studi kasus putusan 186/Pid.B/2022/PN.PLG) dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 9 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 65 KUHPidana. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di media sosial yaitu upaya pre-emtif (pembinaan), preventif (pencegahan), dan refresif (penindakan)
ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KOTA KAYUAGUNG
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi pajak reklame dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame di Kota Kayuagung, dan apa upaya Pemerintah Kota Kayuagung untuk meningkatkan potensi pajak reklame dalam Masyarakat Kota Kayuagung. Maka jenis penelitian adalah yuridis empiris yaitu merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum sekunder atau bahan pustaka. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan datanya adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, alat pengumpulan datanya adalah penelitian kepustakaan dan pedoman wawancara, dan analisis data dalam penulisan makalah ini adalah analisis kualitatif. Penelitian ini tentang potensi pajak reklame dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame di Kota Kayuagung. Sesuai kajian masalah dalam penelitian ini penulis menyimpulkan, potensi adalah suatu kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia yang kemungkinan besar dapat dimanfaatkan oleh pembangunan, dan pada hakikatnya adalah potensi suatu kemampuan yang dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertiannya adalah sumbangan wajib yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan kepada negara menurut undangundang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Kasus di Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir)
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan apa upaya apabila seorang bapak tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI. Jenis penelitian adalah yuridis empiris yaitu merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum sekunder atau bahan pustaka. Sifat penelitian bersifat deskriptif. Data yang digunakan terdiri data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi kepustakaan dengan mengambil dari buku, dan studi lapangan, alat pengumpulan data yaitu studi dokumen dan pedoman wawancara, dan analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif. Penelitian ini tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI). Sesuai dengan permasalahan ini penulis menyimpulkan, pemenuhan nafkah anak di Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Karena, mantan suami setelah bercerai tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Kabupaten Ogan Komering Ilir bersifat deskriftif. Permasalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan apa hambatan dari Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir berupa wawancara secara terstruktur terhadap sekretaris Bappeda dan kepala BPKAD serta pihak terkait lainnya. Dari hasil penelitian didapat simpulan berupa Implementasi SIPD di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah diterapkan dalam pengelola keuangan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), hanya saja belum optimal dan masih membutuhkan banyak pengembangan aplikasi dan pemahaman SDM. Hambatan dalam pelaksanaan permendagri berupa perlunya pembenahan seluruh aspek terkait yaitu; Aspek infrastruktur jaringan menyangkut peralatan teknis telekomunikasi dan jaringan internet ; Aspek infrastruktur konten data yang terkandung dalam SIPD; Aspek suprastruktur menyangkut regulasi, edukasi, dan SDM; Aspek aplikasi yaitu SIPD yang mendukung SPBE terpadu nasional
Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Sistem Informasi
STRATEGI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KASUS PEMBALAKAN LIAR/ILLEGAL LOGGING
Pembalakan liar atau illegal logging suatu permasalahan yang sangat sulit dikerjakan oleh para penegak hukum, itu dikarenakan kejahatan ini terorganisir dengan baik, yang artinya ada yang disebut sebagai actor Intelectual dan ada pelaku material. Secara Umum penelitian ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh para penegakan hukum lingkungan dalam kasus pembalakan liar atau illegal logging serta untuk mengetahui pengaturan tentang pembalakan liar yang ada di Indoensia dan tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan kasus pembalakan liar yang akan terjadi di Indonesia. Metode penelitian yang akan digunakan merupakan penelitian hukum secara normatif yang bersumber dari bahan Pustaka dengan pedoman Udang-Undang yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan illegal logging. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer sendiri merupakan bahan hukum yang terdapat pada peraturan perundang undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yang akan digunakan pada penulisan ini. Dari hasil penelitin, bahwa adapun upaya penegakan hukum lingkungan (illegal logging) melalui instrument hukum pidana yang dimaksud diantaranya melalui tindakan Pre-eventif dan tindakan preventif, yang mana tindakan pre-ventif yaitu adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Sedangkan tindakan preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum teradinya kejahatan
Strategi Penegak hukum, Illegal Logging, Pembalakan Liar, Upaya Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Kekerasan seksual terjadi karena terdapat suatu faktor yang mempengaruhi perbuatan melawan hukum tersebut. Kejahatan ini tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi. Dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung.Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. Hukuman ta’zir bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman jilid
Hukum Islam, Hukum Positif, Kekerasan Seksual
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Secara umum terdapat beberapa kasus tindak pidana perusakan hutan yang pernah terjadi dan dipublikasikan di media massa, yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum dan pelaksanaan peraturan perundangan nasional, akan tetapi saat ini banyak sekali orang yang melakukan pembakaran terhadap hutan dan lahan. Pembakaran hutan adalah suatu tindakan membakar di dalam kawasan hutan, jika tidak dengan izin pejabat kehutanan maka merupakan tindakan melawan hukum serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pidana penjara dan denda dapat dikenakan kepada pelaku pembakaran hutan baik karena disengaja atau terjadi karena kelalaian dari pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebarakan hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering dan hambatan-hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku pembakaran hutan. Penelitian hukum ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dan proses penegakan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil (KUHAP). Hambatan-hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, lokasi yang jauh atau jarak tempuh yang jauh, dan sulit dalam menemukan saksi, yang berakibat pada hukuman pelaku menjadi ringan karena tidak cukup bukti, padahal akibat dari kebakaran hutan dan lahan berdampak sangat luas
Hambatan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Penegakan Hukum Pidana
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT BERDASARKAN HUKUM ADAT (Studi di Desa Simpang Tiga Jaya Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir)
Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui adanya hak ulayat. Tanah ulayat saat ini masih dimanfaatkan oleh ahli waris, ada yang sudah bersertifikat dan ada juga yang belum bersertifikat karena pada zaman dahulu tanah itu dikuasai secara turun temurun tanpa harus ada bukti autentik, hanya berdasarkan dengan pengakuan masyarakat adat sekitar. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya permasalahan dalam hak milik atas tanah ulayat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini membahas penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi pada keluarga Alm. Bapak Lapuntu di Dusun IV Sungai Kong Desa Simpang Tiga Jaya Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian hukum ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah yaitu kedua belah pihak menyepakati bahwa tanah yang ditempati untuk pembangunan tower PT. Daya Mitra Telekomunikasi adalah Tanah Desa Simpang Tiga Jaya Dusun IV Sungai Kong Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sudah lama ditempati oleh keluarga Alm. Bapak Lapuntu, sehingga sewa tanah yang diperoleh dari pihak Telkomsel PT. Daya Mitra Telekomunikasi pembagiannya dibagi dua antara pihak pertama dan pihak kedua masig-masing 50% setelah dikurangi biaya administrasi
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK SAPI DI DESA SUKAPULIH KECAMATAN PEDAMARAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran, serta bentuk upaya tindakan pencegahan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran. Untuk dapat menjawab rumusan masalah di atas, penulis dalam pembahasan memperoleh data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penghambat dari kepolisian sektor kecamatan pedamaran dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran, antara lain: 1) faktor wilayah, 2) faktor masyarakat, 3) masyarakat kurang aktif, 4) masyarakat kurang peduli, dan 5) faktor sarana dan prasarana. Adapun upaya pencegahan dilakukan melalui peran aktif dari pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran dan masyarakat. Pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran terbagai menjadi 2 (dua), upaya preventif dan represif. Bentuk kegiatan sebagai upaya preventif, yaitu: 1) melakukan Patroli, dan 2) melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan. Sementara bentuk upaya represif, bahwa pihak Kepolisian selalu terbuka untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Sedangkan upaya preventif yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran melalui kegiatan Siskamling dan himbauan untuk saling menjaga keamanan di lingkungan masing masing. Upaya represif dari perangkat desa yaitu dengan segera melapor ke pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran apabila terjadi peristiwa hukum dimaksud
penegakan hukum, pencurian, hewan ternak
KEDUDUKAN DAN PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara dan pemerintah baik dipusat maupun didaerah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Kedudukan dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum Di Indonesia?, 2. Bagaimana kekuatan hukum terhadap hasil laporan yang telah diperiksa oleh Ombudsman?. Sejalan dengan permasalahan maka penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Normatif yaitu jenis penelitian yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan sebagai data utamanya. Pendekatan hukum normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peratu perundang-undangan dalam putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa (1). Kedudukan dan peran lembaga ombudsman republik indonesia dalam sistem hukum di indonesia sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya namun pembentukkan nya berada diluar undang-undang dasar. (2). Kekuatan hukum terhadap hasil laporan yang telah diperiksa oleh ombudsman dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik, dimana ombudsman berwenang untuk melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara
Ombudsman, Pelayanan Publik, Sistem Hukum
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, serta sejauh mana peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. berdasarkan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembangunan daerah, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan referensi lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu: 1) partisipasi berupa pendapat atau pandangan, 2) partisipasi pemikiran kreatif, 3) partisipasi menopang pembangunan, 4) partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi artkulasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia, dan 5) partisipasi eksekusi. Dalam melaksanakan partisipasi tersebut, maka peran masyarakat sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, tanpa adanya peran serta masyarakat maka mustahil suatu pembangunan dapat berjalan dengan baik
Partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan daerah
HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang dimaksudkan untuk mengkaji sejarah perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM), konsepsi HAM dalam perspektif Islam, dan konsep hukuman mati dalam perspektif Islam. Sumber data penelitian dirujuk dari hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan berbagai buku rujukan yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati ditegakkan dalam rangka melindungi lembaga-lembaga kehidupan. Hidup ini merupakan hak asasi bagi setiap orang, maka negara atas nama hukum melindungi warganya dari peristiwa-peristiwa hukum yang merugikan masyarakatnya. Hukuman mati dalam Islam dapat dilakukan terhadap empat perbuatan, yaitu yang melakukan zina muḥṣan, membunuh dengan sengaja, ḥirābah, dan murtad (keluar dari Islam). Dalam hukum Islam iuga dikenal hukuman mati sebagai sebuah ta’zīr yaitu apabila hukuman mati tersebut dikehendaki oleh umum, misalnya untuk spionase (mata-mata) dan residivis yang sangat berbahaya
Hak Asasi Manusia (HAM), hukuman mati, konsep HAM dalamperspektif Islam
PENGATURAN SANKSI DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN OKI TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini juga telah sejalan dan searah dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Secara umum, mengonsumsi minuman beralkohol bukan menjadi tradisi maupun kebiasaan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten OKI terlebih karena dampaknya dari segi kesehatan dan sosial sangat merugikan. Dan yang menjadi permasalahan adalah : 1. Bagaimana kondisi faktual Kabupaten OKI, 2. Bagaimana upaya pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten OKI, 3. Bagaimana pengaturan sanksi dalam Peraturan Daerah Kabupaten OKI tentang pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten OKI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa untuk mengendalikan dan mengawasi penjualan minuman beralkohol di Kabupaten OKI telah dibuat Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol yang merupakan upaya mendukung terciptanya ketertiban masyarakat di Kabupaten OKI. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 8 Tahun 2017 telah diatur norma sanksi bagi masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah tersebut, sanksi tersebut adalah sanksi administrasi diatur dalam Pasal 29 berupa : a. peringatan tertulis, b. penghentian sementara, c. denda administrasi, d. pencabutan izin dan sanksi pidana diatur dalam Pasal 33 berupa : pidana kurungan dan/atau pidana denda
minuman beralkohol, pengaturan, sanksi, peraturan daerah
Arbitrase lahir karena adanya perjanjian, tidak akan ada arbitrase tanpa adanya perjanjian. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses timbulnya perjanjian arbitrase dan menjelaskan bentuk-bentuk perjanjian arbitrase. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Ada dua teori mengenai kekuatan berlakunya perjanjian arbitrase, apakah bisa dikesampingkan oleh para pihak, yaitu aliran yang menyatakan perjanjian arbitrase bukan public policy dan aliran yang menekankan asas pacta sunt servanda pada kekuatan klausula arbitrase
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Pembentukan peraturan daerah (PERDA) oleh DPRD dan Pemerintah daerah merupakan bagian dari aktivitas untuk mengatur masyarakat, dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan memahami kedudukan perda dalam hierarki peraturan prundang-undangan Indonsia serta sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undanganPenelitian ini adalah penelitian hukum. Sebagaimana dimaksud Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembentukan perda, partisipasi masyarakat perlu dilibatkan agar supaya peraturan yang dihasilkan mampu menyerap berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat
Aspirasi Masyarakat, PERDA, Pembangunan Daerah
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES BALIK NAMA SERTIPIKAT TANAH YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN LENGKAP
Prinsip utama jual beli tanah adalah adanya hak yang melekat bagi pemilik, artinya seseorang memiliki kekuatan hukum sebagai pemilik hak atas tanah. Atas hak kepemilikan ini mengandung konsekuensi hukum, sehingga legalitas jual jika subyek hukum sah sebagai pemilik hak dan jual beli melalui mekanisme yang disepakati dan ditetapkan oleh ketentuan hukum. Artinya penjual benar-benar memiliki hak jual dengan dibuktikan Sertipikat yang terbit atas nama penjual selaku pemilik yang sah. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum terhadap sertipikat tanah yang dalam proses balik nama yang tidak memiliki dokumen lengkap berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Panelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini Penullis menyimpulkan akibat hukum terhadap pelaku/subjek adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum baik karena kesalahan (schuld) maupun akibat kelalaian menjalankan kewajiban hukumnya. Atas perbuatan yang salah atau lalai tadi menghasilkan produk hukum sertipikat yang salah, baik kesalahan atas subjek hukum dalam sertipikat maupun kesalahan atas objek hukum dalam sertipikat tersebut dan sertipikat batal demi hukum karena kesalahan dalam pembuatan sertipikat. Kesalahan bisa saja karena adanya unsur penipuan (bedrog), kesesatan (dwaling) dan atau paksaan (dwang)
Akibat hukum, Balik Nama, Sertipikat Tanah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Pekerja Rumah Tangga termasuk dalam kelompok pekerja informal, diskriminasi terhadap PRT menyebabkan pekerjaan PRT tidak bernilai ekonomi. Pekerja Rumah Tangga dianggap bertanggung jawab untuk kegiatan reproduksi (melahirkan, mengasuh anak, bekerja di wilayah domestik) dilihat dari jenis pekerjaannya dan status sosial, namun pada hakikatnya PRT sangat urgen dalam kehidupan keluarga dan sudah selayaknya mereka mendapatkan hak, perlindungan dan manfaat yang sama seperti pekerja lainnya yang bernilai ekonomi. Permasalahan yang selalu muncul dalam yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap PRT. Penelitian ini bersifat normatif yang mengkaji bahan kepustakaan beserta peraturan yang berlaku. Bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang merupakan tanggung jawab Negara pada saat ini berlaku tidak mengakui dan mengatur jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dan kewajiban pekerja yang bekerja di sektor domestik/rumah tangga. Karena sifat pekerjaannya memilki kekhasan dalam relasi antara Pekerja Rumah Tangga dengan Pengguna jasa, lingkup kerja dan tempatnya, masih menguatnya anggapan pekerja rumah tangga sebagai pekerjaan nonekonomis sehingga Pekerja Rumah Tangga ditempatkan pada posisi yang tidak layak dan jauh dari standard seorang pekerja. Tetapi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT Pasal 3 menjelaskan bahwa “Peraturan Menteri ini dikeluarkan dengan tujuan untuk melindungi PRT dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat setempat”
Hubungan Kerja, Pekerja, PRT, Perjanjian
EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN POLA HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19
Satpol PP dalam menegakkan Perda sudah berusaha semaksimal mungkin dengan giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga giat melakukan Operasi Yustisi guna memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menaati protokol kesehatan, namun masih banyak masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan karena masih kurangnya kesadaran dari dalam diri masyarakat. Pokok masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas Satpol PP dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pola Hidup Produktif dan Aman dalam Masa Pandemi Covid-19? Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, sumber data didapatkan dari hasil wawancara, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka & studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Satpol PP belum efektif karena kembali meningkatnya jumlah pelanggar protokol kesehatan, hambatan yang ditemui Satpol PP adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat dan upaya yang dilakukan oleh Satpol PP adalah melakukan sosialisasi, giat melakukan operasi yustisi dan memberikan sanksi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah efektivitas Satpol PP belum efektif dilihat dari kembali meningkatnya jumlah pelanggar protokol kesehatan, saran yang dapat penulis berikan Satpol PP harus lebih giat dalam melakukan operasi dan lebih tegas dalam penegakan hukum
Efektivitas, Satuan Polisi Pamong Praja, Penegakan Hukum, Covid-19
PERILAKU MENYIMPANG PADA REMAJA YANG MELAKUKAN PERBUATAN BALAP LIAR DI KECAMATAN KAYUAGUNG
Penelitian ini memberikan penjelasan tentang perilaku menyimpang pada remaja yang melakukan perbuatan balap liar di Kecamatan Kayuagung. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengkaji faktor-faktor penyebab munculnya perilaku menyimpang pada remaja yang melakukan perbuatan balap liar di Kecamatan Kayuagung dan upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penanggulangan balap liar yang dilakukan oleh remaja di Kota Kayuagung. Sesuai dengan kajian masalah dalam penelitian ini penulis menyimpulkan sebagai berikut bahwa faktor – faktor yang menyebabkan perbuatan balap liar yaitu karena perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sutherland dalam teori Differential Assosiation. Selain itu juga disebabkan oleh faktor subkultural delinkuen dimana gang remaja melakukan balap liar karena adanya sistem nilai, kepercayaan/keyakinan, ambisi-ambisi, tertentu (misalnya ambisi materiil, hidup santai, pola kriminal, relasi heteroseksual bebas, dan lain-lain) yang memotivasi timbulnya kelompokkelompok remaja berandalan dan kriminal. Upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penanggulangan balap liar yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Kayuagung berupa (a) tindakan prefentif yaitu melakukan patroli pada malam hari; melakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat khususnya Remaja tentang bahayanya balapan liar unruk keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainya. (b) Tindakan Represif yaitu menghukum para pelaku balap liar sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 503 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (c) Pembangunan fasilitas sebagai upaya pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan balapan resmi seperti sirkuit atau lintasan dan kompetisi balap resmi
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Penyebaran narkotika di Kabupaten Ogan Komering menjadi masalah yang sangat penting, karena jika tidak ditangani dengan baik penegakan hukumnya maka narkotika ini akan terus berkembang dan merusak generasi muda. Penelitian ini meneliti peranan Satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ilir dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Ogan Komering Ilir, hambatan- hambatan yang dialami Satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ilir dan Badan Narkotika nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan yang dialami oleh Satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ilir dan Badan Narkotika nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Peran kepolisian sebagai perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan tugas BNN diharapkan dapat memberantas pelaku tindak pidana narkotika. Hambatan- hambatan yang dialami Satuan Narkoba Polres Ogan Komering ilir dan Badan narkotika nasional ( BNN ) didalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah jarak tempuh yang jauh, partisipasi dan kontrol masyarakat masih sangat rendah, ketidakmengertian masyarakat tentang narkotika, ketakutan masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika, kekurangan personil di Satuan Res. Narkoba Polres Kabupaten Ogan Komering Ilir. Upaya kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah mengajak seluruh elemen masyarakat, mengembangkan potensi atau sumber daya manusia dan meningkatkan fasilitas - fasilitas pendukung, melaksanakan operasi-operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana narkotika
Penegakan Hukum, Satuan Narkoba, Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA PENGIRIMAN BARANG KEPADA KONSUMEN (STUDI KASUS PADA J&T EXPRESS DI KAYUAGUNG)
Perkembangan teknologi saat ini mendorong produsen untuk berbisnis tidak lagi hanya mengandalkan pertemuan dari tatap muka, namun juga bisa melalui berbagai macam media online seperti whatsapp, instagram, dan sebagainya. Perkembangan inilah yang mendasari terciptanya suatu usaha jasa pengiriman agar mempermudah proses transaksi yang ada, dengan cara mengantarkan pesanan atau barang dari penjual kepada pembeli. Bisnis jasa pengiriman saat ini sengat dibutuhkan dalam aktivitas konsumen sehari-hari. Permasalahan dalam artikel ini mengenai tanggung jawab penyedia jasa pengiriman barang J&T Express apabila terjadi kerusakan dalam pengangkutan barang. Jenis penelitian ini adalah normatif. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi dokumen dan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengirim barang antara J&T Express dengan pengirim harus memenuhi syarat administratif dan syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Maka timbulah hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut, yang bersifat mengikat yaitu hak dan kewajiban. Bentuk pertanggungjawaban terhadap barang-barang yang rusak, dengan cara mengganti kerugian kepada konsumen pemilik barang secara utuh, bagi pihak yang mengasuransikan barangnya serta membayar sepuluh kali biaya pengiriman barang yang tidak melampaui nominal Rp2.000.000,00
Perjanjian, Tanggung Jawab, Jasa Pengiriman
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 791 K/PID.SUS/2010)
Penelitian ini memberikan penjelasan tentang tinjauan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup maka jenis penelitian ini adalah normatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder, dan data tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi kepustakaan dengan mengambil dari buku-buku, dan studi dokumen. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengkaji dasar pertimbangan putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 791 K/PID.SUS/2010. Penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya hakim akan mempertimbangkan Undang-Undang yang akan diputuskannya dalam suatu perkara, dan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 791K/PID.SUS/2010 hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3 dan pasal 6 ayat (1) sebagai putusannya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan sarana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Tujuan dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini adalah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk placement, layering dan integration
Mahkamah Agung, Pencucian Uang, Tindak Pidana
GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PENERAPAN HUKUM YANG BERKEADILAN
Hukum merupakan kaidah/pedoman yang diciptakan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, dan apabila dilanggar maka akan menimbulkan sanksi. Munir Fuady mengemukakan bahwa hukum dan keadilan seperti hotel bintang lima, terbuka secara sama bagi siapapun tanpa kecuali, baik bagi tamu miskin maupun tamu kaya, asal saja mereka sanggup membayaranya. Keadilan sebagai tujuan utama dari hukum, maka keadilan sering kali menjadi fokus utama dalam suatu diskusi hukum. Ganti Rugi dalam istilah hukum, sering disebut dengan legal remedy, yaitu cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sanksi ganti kerugian merupakan suatu tanggung jawab pribadi pelaku tindak pidana kepada pribadi korban, tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana
PERAN PENYIDIK TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN
Penanganan perkara pidana yang merupakan proses dan seluruh prosedur acara pidana dari penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim. Penyidik (Polri) yang melakukan penyidikan, merupakan garda terdepan dalam penerapan hukum atas pasal yang disangkakan terhadap tersangka. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Penerapan Undang-Undang anti kekerasan ? dan, 2. Bagaimana peran penyidik dalam penanganan perkara Kekerasan perempuan dan anak ?. Tugas penegakan hukum harus senantiasa berkesinambungan baik dimulai dari penyidik, penuntut umum, hakim hingga peran serta masyarakat. Berdasarkan definisi undang-undang dimaksud, dapat dilihat bahwa telah terjadi perluasan pengertian kekerasan tidak hanya mencakup kekerasan secara fisik ataupun psikis namun juga termasuk penelantaran dan perampasan kemerdekaan yang dibatasi terhadap seseorang utamanya perempuan sehingga maksud Deklarasi Wina 1993 telah termaktub dalam undang-undang kekerasan rumah tangga sebagai bentuk pengejawantahan hak-hak asasi kaum perempuan dan anak
Perkara Pidana, Penyidik, Perempuan dan Anak