PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Abstract

Secara umum terdapat beberapa kasus tindak pidana perusakan hutan yang pernah terjadi dan dipublikasikan di media massa, yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum dan pelaksanaan peraturan perundangan nasional, akan tetapi saat ini banyak sekali orang yang melakukan pembakaran terhadap hutan dan lahan. Pembakaran hutan adalah suatu tindakan membakar di dalam kawasan hutan, jika tidak dengan izin pejabat kehutanan maka merupakan tindakan melawan hukum serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pidana penjara dan denda dapat dikenakan kepada pelaku pembakaran hutan baik karena disengaja atau terjadi karena kelalaian dari pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebarakan hutan dan  lahan di Kabupaten Ogan Komering dan hambatan-hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku pembakaran hutan. Penelitian hukum ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan  dilaksanakan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dan proses penegakan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil (KUHAP). Hambatan-hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, lokasi yang jauh atau jarak tempuh yang jauh, dan sulit dalam menemukan saksi, yang berakibat pada hukuman pelaku menjadi ringan karena tidak cukup bukti, padahal akibat dari kebakaran hutan dan lahan berdampak sangat luas