TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 791 K/PID.SUS/2010)

Abstract

Penelitian ini memberikan penjelasan tentang tinjauan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup maka jenis penelitian ini adalah normatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder, dan data tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi kepustakaan dengan mengambil dari buku-buku, dan studi dokumen. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengkaji  dasar pertimbangan putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 791 K/PID.SUS/2010. Penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya hakim akan mempertimbangkan Undang-Undang yang akan diputuskannya dalam suatu perkara, dan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 791K/PID.SUS/2010 hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang  Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3 dan pasal 6 ayat (1) sebagai putusannya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan sarana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Tujuan dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini adalah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk placement, layering dan integration