KEDUDUKAN DAN PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara dan pemerintah baik dipusat maupun didaerah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Kedudukan dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum Di Indonesia?, 2. Bagaimana kekuatan hukum terhadap hasil laporan yang telah diperiksa oleh Ombudsman?. Sejalan dengan permasalahan maka penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Normatif yaitu jenis penelitian yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan sebagai data utamanya. Pendekatan hukum normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peratu perundang-undangan dalam putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa (1).  Kedudukan dan peran lembaga ombudsman republik indonesia dalam sistem hukum di indonesia sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya namun pembentukkan nya berada diluar undang-undang dasar. (2). Kekuatan hukum terhadap hasil laporan yang telah diperiksa oleh ombudsman dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik, dimana ombudsman berwenang untuk melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara